Beranda » Politik » Hukum dan Konstitusi dalam solusi Relokasi GKI Yasmin

Kamis, 13 Mei 2021 - 19:37:20 WIB
Hukum dan Konstitusi dalam solusi Relokasi GKI Yasmin
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik - Dibaca: 113 kali

Hukum dan Konstitusi dalam solusi Relokasi GKI Yasmin

(Tanggapan atas statement Bona Sigalingging bahwa Relokasi tidak berdasarkan hukum dan konstitusi)

Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam Kasus GKI Yasmin. Yaitu :
1. Pembekuan IMB
2. Pencabutan IMB

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pembekuan IMB

a) Telah terbit SK Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP) tgl 14 Feb 2008 No. 503/2008-DTKP tentang Pembekuan IMB GKI Yasmin.

b) Putusan MA tgl 9 Des 2010. No. 127 PK/TUN/2009. Amar Putusannya yaitu tentang Perintah Pencabutan SK Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP) tgl 14 Feb 2008 No. 503/2008-DTKP tentang Pembekuan IMB GKI Yasmin.

c) SK Walikota Bogor No 503.45-135 tahun 2011 tgl 8 Maret 2011 tentang  Pencabutan SK Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP) tgl 14 Feb 2008 No. 503/2008-DTKP tentang Pembekuan IMB GKI Yasmin.

Ini adalah Pelaksanaan Putusan MA yg Amar Putusannya secara jelas disebutkan yaitu Perintah Mencabut SK Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP) tgl 14 Feb 2008 No. 503/2008-DTKP tentang Pembekuan IMB GKI Yasmin.

2. Pencabutan IMB

a) Vonis Pengadilan Negeri Bogor tgl 20 Jan 2011 Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Warga dlm proses membuat IMB GKI Yasmin dan akhirnya Inkracht (Berkekuatan Hukum Tetap) dg Putusan MA No. 480 K/Pid/2012 tahun 2013 tentang Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Warga dlm proses persyaratan pembuatan IMB GKI Yasmin.

b) SK Walikota Bogor No. 645.45-135 tahun 2011 tgl 11 Maret 2011 Tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin, karena antara lain sudah Cacat Hukum dlm Prosesnya Pembuatannya.
Bukti bahwa Panitia Pembangunan Bakal Pos GKI Yasmin menggunakan Dokumen Hasil Kejahatan Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Warga adalah surat BPN No. 400.141.2006, tanggal 14 Maret 2006, poin 8.
Selain itu juga telah muncul distrust (tidak percaya) dan kemarahan serta aksi unjuk rasa dari warga dilokasi terdekat Bakal Pos GKI Yasmin akibat proses2 upaya pembangunan GKI Yasmin yg diduga tidak wajar, penuh muslihat dan ketidak jujuran  sehingga menimbulkan polemik dan kemarahan dimana-mana ditengah warga dilokasi termasuk ada dugaan upaya adu domba antara warga yg paham persoalan dan tidak paham persoalan akibat tertipu oleh media2 yg diduga selalu keliru memberitakan tentang kasus GKI Yasmin.

c) Atas Pencabutan IMB tersebut, Pihak GKI Yasmin mengirim surat kepada MA berisi Permintaan Fatwa terkait Pencabutan IMB Tgl 11 Maret 2011 diatas. Surat no. 91/MJ-GKI Bgr/III/2011 tgl. 26 Maret 2011.

d) Atas Permintaan Fatwa tersebut, MA menjawab dlm Surat MA No. 45/Td.TUN/VI/2011, tgl 1 Juni 2011 poin(5) yang intinya :
Mempersilahkan Menggugat SK Pencabutan IMB GKI Yasmin tsb di Pengadilan yang Berwenang Yurisdiksinya.

Dengan demikian Surat Mahkamah Agung ini adalah Legitimasi  Hukum dari Mahkamah Agung yg Menguatkan Pencabutan IMB GKI Yasmin.

e) Tidak Ada Gugatan Hukum atas SK Walikota yg Mencabut IMB GKI Yasmin Hingga Kini. Artinya yg berlaku adalah SK Walikota no 645.45-135 Tahun 2011, tgl 11 Maret 2011 tentang  Pencabutan IMB GKI Yasmin.

f)  Dalam SK Walikota no. 645.45-135 Tahun 2011, tgl 11 Maret 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin tersebut diatas, juga sudah tercantum di dalamnya Solusi penyelesaian yaitu Relokasi, sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Bogor menyediakan tempat ibadah kepada warganya   dan sekaligus agar dapat memberikan contoh penegakan hukum yang adil di wilayahnya.

g) Sebagai korban fitnah dan tuduhan tidak benar selama bertahun-tahun oleh Pihak2 tertentu yg menyatakan warga dilokasi terdekat Bakal Pos GKI Yasmin sebagai orang2 intoleran, maka warga merasa perlu untuk meminta Walikota Bogor dan para penegak hukum mencari Dalang Pemalsuan Tanda Tangan yg sudah Terbukti dan Mengumumkannya kepada Masyarakat sebagai tanggung jawab moral dan etikanya, sebab faktanya, urusan GKI Yasmin adalah urusan Hukum, bukan urusan intoleransi beragama.

================

Kami menyerukan kepada semua pihak, agar menghentikan  tuduhan-tuduhan intoleran yang dialamatkan kepada kami, dan mulai membaca apa yang terjadi dalam persoalan GKI Yasmin ini secara utuh. Sebab, Toleransi itu harus dari kedua pihak dan bukan pemaksaan salah satu pihak menekan pihak yang lain.

Bogor, 7 Mei 2021

(RW03-RW08 dan RW disekitarnya di Kel. CurugMekar_Kec. Bogor Barat, serta Masyarakat Kota Bogor yang Taat Hukum dan Aturan).








Politik (43)



















Langganan RSS



Agustus, 2021
MSSR KJS
123 4567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    





322372

Pengunjung hari ini : 29
Total pengunjung : 126081

Hits hari ini : 97
Total Hits : 322372

Pengunjung Online: 1





Apa Browser Favorit Anda?

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera

Lihat Hasil Poling