Beranda » Politik » Mengkondisikan Upaya Penerbitan Ijin Baru GKI Yasmin adalah Upaya Mengadu Domba Warga Kota Bogor

Jumat, 07 Februari 2020 - 14:43:38 WIB
Mengkondisikan Upaya Penerbitan Ijin Baru GKI Yasmin adalah Upaya Mengadu Domba Warga Kota Bogor
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik - Dibaca: 23 kali

Mengkondisikan Upaya Penerbitan Ijin Baru GKI Yasmin adalah Upaya Mengadu Domba Warga Kota Bogor

17/1/2020

Vonis Pidana Pemalsuan Tanda Tangan dalam Proses Mendapatkan IMB GKI Yasmin yg sudah inkracht sehingga membuat IMB GKI Yasmin menjadi Cacat Hukum, telah berujung Pencabutan IMB GKI Bakal Pos (Bapos) Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011 yang Diperkuat oleh Surat Mahkamah Agung (MA) tanggal 1 Juni 2011. Ini adalah Status Hukum dan Aturan yang Terakhir dari seluruh kronologi yang telah terjadi dimasa lalu terkait Kasus GKI Bapos Yasmin.

Situasi dan kondisi di RW 03 dan RW 08 kel. Curug Mekar Kec. Bogor Barat, yaitu lokasi bekas GKI Bapos Yasmin sudah bertahun-tahun aman, damai dan kondusif. Harmoni antar pemeluk umat beragama juga sudah kembali terjalin. Di RW 08 sendiri tetap berjalan secara rutin ibadah 4 (empat) jemaat gereja yang berbeda-beda. Sebutan warga Yasmin dan sekitarnya intoleran juga sudah terjawab bahwa itu hanya tuduhan kosong.

Namun, di luar negeri, rupanya tidak demikian. Sebutan GKI Yasmin tidak bisa beribadah di gerejanya sendiri yang sah (begitu katanya), ternyata begitu massive diberitakan. Tanpa ada yg memberi penjelasan apa yg sebenarnya terjadi.

Pertanyaannya, siapa yang menghembuskan berita-berita yang menjelek-jelekkan Pemerintah Indonesia dan Warga Kota Bogor itu ?
Ini belum pernah terjawab hingga saat ini.

Indonesia adalah negara yang punya Peraturan dan Hukum yang bisa jadi berbeda dengan di luar negeri soal pendirian tempat ibadah, disebut PBM (Peraturan Bersama Menteri). Peraturan tersebut justru untuk melindungi dan memastikan tepatnya penggunaan rumah ibadah. Agar tidak dipakai oleh orang-orang yang lokasinya tidak sesuai peruntukan.

Di Eropa sendiri misalnya, hari-hari ini kita saksikan banyak gereja justru semakin sepi ditinggalkan karena lokasi jemaatnya tidak tepat atau juga faktor lain. Hal seperti ini tidak layak untuk ditiru. Semua diatur agar tertib dan teratur.

Kembali ke Indonesia, seharusnya, peraturan jangan dijadikan sasaran tuduhan sebagai penghambat. Sebab sejak Indonesia Merdeka, pertumbuhan Gereja juga sangat pesat. Silahkan googling saja. Tidak perlu ditulis disini. Intinya, jika hanya 1 bakal pos GKI Yasmin yg gagal berdiri di lokasi lama dan sudah diberikan fasilitas relokasi pula, itu artinya Indonesia, adalah negara yg sangat ramah dan toleran, mengingat pada momen  sebelumnya ada pelanggaran hukum yang terjadi.

Kurang baik apa ?

Saat mencabut IMB GKI Yasmin, tgl 11 Maret 2011, Walikot Bogor bahkan sudah memberikan SOLUSI, bahkan difasilitasi untuk Relokasi. Tapi selalu ditolak oleh orang-orang yg bahkan ketika ditanya, Putusan Mahkamah Agung yang anda maksud itu sudah dilaksanakan, lalu apalagi ? Jawabannya selalu sama : belum, katanya.
Fatalnya, orang-orang ini bahkan menyebut diri  merekalah yang taat hukum !.

Jika pelaku pemalsu tanda tangan warga yang merupakan Ketua RT sudah divonis bersalah dan inkracht, lalu bagaimana dengan dalangnya ?Tidakkah dengan memulai Upaya penerbitan ijin baru GKI Yasmin ini secara etika dan kepatutan akan membuka lagi pertanyaan soal ini ?

Semua pihak seharusnya Move On dan melanjutkan saja Solusi yang sudah diberikan oleh Walikota Bogor pada tahun 2011. Mengapa masih juga ngotot ingin kembali pada lokasi lama yang sudah bermasalah secara hukum dan aturan di Indonesia ?

Tuduhan-tuduhan soal intoleran, tidak menghormati keberagaman dan lain-lain sampai hari ini pada kasus GKI Yasmin ini jelas salah alamat. Sebab, justru jika Hukum dan Aturan yang sudah diputuskan, tiba-tiba diabaikan begitu saja, maka negara ini bisa jadi sudah kehilangan kedaulatannya, hanya karena tuduhan-tuduhan kosong melompong.

Mengkondisikan situasi Upaya penerbitan ijin baru juga akan membuat masyarakat Kota Bogor akan terbelah antara menolak dan mendukung. Inikah yang diinginkan oleh kita semua ?  Lalu bagaimana dengan situasi dan kondisi yng sudah tenang dan damai selama bertahun-tahun di lokasi bekas Bapos GKI Yasmin itu ? Apakah harus kembali terjadi konflik antar masyarakat ? Siapa yang memulai ? Siapa sebenarnya yang menghembuskan nafas-nafas adu domba itu ?

Jika Warga hanya mendasarkan argumentasinya pada Hukum dan Aturan yg sudah ditetapkan oleh Negara, lalu apa argumentasi pihak-pihak yang mendukung Upaya penerbitan ijin baru GKI Bapos Yasmin itu ? Tuduhan intoleran ?

Cukuplah sudah. Mari kita semua Move On. Lanjutkan saja Solusi Walikota Bogor yang sudah tertulis rapi tgl 11 Maret tahun 2011 itu, yang sudah didukung pula oleh Surat Mahkamah Agung tgl 1 Juni 2011 pula.

Hukum dan Aturan sudah bicara, janganlah ada pihak-pihak yang mengajak Masyarakat Kota Bogor untuk mengabaikannya. Karena ajakan itu adalah buruk secara etika dan secara vulgar menunjukkan inkonsistensi.

Bogor Toleran, Taat Hukum dan Aturan.

RW03 dan RW08 Kel. Curug Mekar dan RW sekitar di Ring 2 Lokasi bekas Bapos GKI Yasmin serta Warga Kota Bogor yang Taat Hukum dan Aturan.








Politik (41)



















Langganan RSS



Februari, 2020
MSSR KJS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425 26272829





283544

Pengunjung hari ini : 25
Total pengunjung : 109677

Hits hari ini : 35
Total Hits : 283544

Pengunjung Online: 1





Apa Browser Favorit Anda?

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera

Lihat Hasil Poling