Beranda » Politik » GKI Yasmin, Kerikil di Sepatu Walikota ?

Rabu, 28 Agustus 2019 - 21:07:11 WIB
GKI Yasmin, Kerikil di Sepatu Walikota ?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik - Dibaca: 56 kali

Sebuah kisah kasus  yang panjang dan melelahkan itu memang terjadi di Kota Bogor, tepatnya di Jalan KH Abdullah Bin Nuh,  Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat. Sebuah kisah dengan kronologi yang sangat panjang karena bertahun-tahun lamanya masih juga dibicarakan, bahkan konon menurut Walikota Bogor Bima Arya, terus menerus dipertanyakan oleh para dubes dan orang-orang di luar negeri. Pertanyaan mereka , masih menurut Walikota, adalah mengenai bagaimana penyelesaian intoleransi terkait GKI Yasmin ?.  
Sungguh menarik memang terkait Kasus GKI Yasmin ini. Beberapa Mahasiswa sampai  membuat  tulisan untuk Skripsinya dengan mengambil kasus ini. Para Politikuspun tak ketinggalan membuat statement untuk mendulang perhatian. Bahkan Wakil Pesiden Jusuf Kalla juga pernah menyampaikan statementnya terkait kasus GKI Yasmin ini.
Sebagian besar para pengamat dan para aktifis yang bergerak di bidang kemanusiaan dan hak asasi manusiapun juga tak ketinggalan ikut mengangkat tema GKI Yasmin sebagai jualannya. Bagi mereka kasus ini sangat tepat untuk dijadikan pembenaran bahwa telah terjadi diskriminasi bahkan intoleransi keberagamaan di Kota Bogor, dan Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Semua pendapat tersebut bisa jadi benar  jika dilihat dari kepentingan dan kebutuhannya masing-masing. Semua pihak bahkan bebas membicarakan kasus GKI Yasmin ini dari kacamatanya sendiri.
Disini penulis yang merupakan salah satu perwakilan dari warga di lokasi terdekat dengan bangunan eks GKI Yasmin tidak akan ikut dalam selebrasi atau euforia para pengamat lokal ataupun nasional soal Intoleransi atau Diskriminasi Keberagamaan. Biarlah mereka membicarakan kasus GKI Yasmin itu sesuka hati mereka. Bagi penulis, cukuplah FAKTA HUKUM  yang menjadi pegangan. Disini penulis akan berusaha memberikan sebuah kronologi sederhana bagaimana sebenarnya urut-urutan putusan hukum dan administrasi yang terjadi.
Dimulai dengan Putusan MA Tanggal 9 Desember 2010, PK pemkot Bogor ditolak MA. PUTUSAN MA  no. 127 PK/TUN/2009. Memerintahkan kepada Walikota Bogor agar mencabut Surat Kepala Dinas Tata Kota yang telah membekukan IMB GKI Yasmin pada tahun 2008.  
 
1.    20 Januari 2011, vonis PN Bogor ; terbukti terjadi pelanggaran pidana pemalsuan
tanda tangan serta manipulasi dalam dokumen persyaratan mendapatkan imb gki
yasmin. (incraah Desember 2013)
2.    8 Maret 2011, Pemkot Bogor Melaksanakan Putusan Mahkamah Agung, yaitu
mencairkan kembali IMB yang dibekukan oleh Dinas Tatakota.
            SK No. 503.45-135 tahun 2011.  
3.    11 Maret 2011, Pemkot Mencabut IMB GKI taman Yasmin, karena terbukti proses perijinannya tidak benar.  
            SK No. 645.45-137 tahun 2011.  

4.    GKI menolak anggapan bahwa dokumen hasil karya perbuatan Pidana oleh Munir
Karta   tanggal 8 Januari dan 15 Januari 2006 digunakan dalam berkas persyaratan
imb. Namun faktanya Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam Surat No.
400.141.2006, tanggal 14 Maret 2006, poin 8, menjelaskan, bahwa fotocopy
dokumen persetujuan warga yang digunakan untuk persyaratan dalam perubahan
tata ruang dan tata guna tanah adalah dokumen tanggal 8 Januari 2006 dan
15 Januari 2006.

5.    Tanggal 1 Juni 2011, Mahkamah Agung  dalam suratnya no. 45/Td.TUN/VI/2011,
poin 5, MEMPERSILAHKAN GKI UNTUK MENGGUGAT WALIKOTA BOGOR
           JIKA MERASA DIRUGIKAN KARENA IMB NYA DICABUT.

6.     Ombudsman RI yang mengundang penulis beserta warga Yasmin untuk membuka-
buka dokumen dan berdiskusi, pada tanggal 21 Januari 2015, akhirnya sepakat untuk tidak lagi ikut campur urusan GKI Yasmin, dan Komisaris Ombudsman RI saat itu yaitu Bapak Budi Santoso menyerahkan segala urusannya kembali kepada Walikota Bogor.

Dengan demikian, sebenarnya persoalan GKI Yasmin sudah selesai, dengan tidak digugatnya Keputusan Walikota Bogor SK No. 645.45-137 tahun 2011, tentang Dicabutnya IMB GKI Yasmin, oleh pihak GKI sendiri. Artinya GKI Yasmin sudah Menerima, IMB nya dicabut. Walikota Bogor Bima Arya pun, seharusnya bisa menyampaikan hal ini secara lugas dan tegas.

Yang jelas Kota Bogor adalah kota yang sangat toleran, dalam keberagamaan, tidak pernah terjadi pertumpahan darah karena beda agama dan lain-lain. Itu adalah imaginasi orang-orang yg ingin menjual kota Bogor untuk kepentingan pribadinya, kelompoknya dan LSM nya yang tidak perlu disebutkan disini.

Mun hayang solusi, hayu urang calik sasareungan.
Bogoh Ka Bogor.

Admin








Politik (40)



















Langganan RSS



Oktober, 2019
MSSR KJS
  12345
6789101112
1314151617 1819
20212223242526
2728293031  





272097

Pengunjung hari ini : 17
Total pengunjung : 103621

Hits hari ini : 45
Total Hits : 272097

Pengunjung Online: 1





Apa Browser Favorit Anda?

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera

Lihat Hasil Poling