Beranda » Politik » Diani : IMB Ranah Walikota, bukan Agama

Minggu, 03 April 2011 - 08:11:34 WIB
Diani : IMB Ranah Walikota, bukan Agama
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik - Dibaca: 3316 kali

BOGOR - Walikota Bogor Diani Budiarto mengklarifikasi pernyataannya di media massa yang menyebutkan “Terserah mereka (GKI,red) mau tempat ibadah atau perang.” Orang  nomor satu di Kota Bogor itu menjelaskan, pernayatan tersebut harus dilihat dan ditinjau secara utuh yang bermakna bahwa pihak GKI ingin membangun gereja atau perang wae (terus, red) dengan kelompok tertentu.


Walikota yang didampingi Sekretaris Daerah Kota (Sekadkot) Bambang Gunawan dan Kabag Humas Asep Firdaus mengatakan, pernyataannya bukan soal gereja atau soal agama. Menurut dia, agama itu tidak diotonomkan. Tapi ini soal IMB, soal daerah yang ada ranahnya, yakni perda yang dibuat walikota dan DPRD, bukan undang-undang.

Sekali lagi ini masalah IMB, bukan gereja. SKB mengatur apa" Bukan soal IMB. Tapi di sini soal IMB, ranah saya ya IMB, bukan tempat ibadahnya,” tegas Diani.

Dia mengatakan, kebijakan pembatalan IMB GKI bukan satu kali saja atau dalam kasus ini saja. Sebelumnya sudah banyak. Di antaranya ruko di depan Kodim, gedung Kuning, SMP 3, Melania dan masih banyak yang lain. 

Lebih lanjut Diani menambahkan, pembatalan IMB GKI Yasmin dan yang lainnya, bisa dilakukan setelah atau sebelum izin keluar. “Setelah atau sebelum sama saja, diiyakan atau dibatalkan. Kalau kita konsisten poin 12 SK 2, batal dengan sendirinya. Selama ini kita masih toleran memberi waktu karena kita ingin agar kondusif. Itu bukan saya ngajak perang. Orang itu lihat konotasi dan disalahin,” terangnya.

Walikota mengaku sudah bekali-kali mengajak pihak Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin berdialog untuk menyelesaikan permasalahan pendirian rumah ibadah di Jalan KHR Abdullah bin M Nuh, Kelurahan Curug Mekar, Bogor Barat, Kota Bogor. “Dialog dan musyawarah bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini selalu terbuka bagi kami,” kata Diani kepada wartawan, kemarin.

Terlebih banyak kabar beredar belakangan ini bahwa konflik antara Pemkot Bogor dengan GKI Taman Yasmin mengarah pada isu kebebasan beragama. “Saya tekankan sekali lagi, persoalan ini bukan soal agama. Tapi ini masalah IMB yang cacat hukum akibat ulah oknum ketua RT saat mengajukan izin dengan sengaja memalsukan tanda tangan warga sekitar,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, berlarut-larutnya penyelesaian pembangunan rumah ibadah ini, dikarenakan banyak oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan kisruh tersebut. “Kami menduga ada oknum yang sengaja memperkeruh suasana Kota Bogor yang kondusif dibuat seperti kasus di Cikeusik. Ini sudah by design (dirancang) oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
Namun, ia enggan menyebutkan oknum atau kelompok-kelompok mana saja yang dituding sengaja memancing di air keruh itu.
Diani juga membantah kalau dirinya dianggap tak menjalankan keputusan MA. Menurutnya, pemkot sudah mencabut pembekuan IMB GKI Yasmin yang dikeluarkan Dinas Cipta Karya (DCK) karena pemkot kalah di MA. 

Diani menjelaskan, IMB GKI dicabut karena khawatir bakal timbul gejolak di kalangan masyarakat. Apalagi, Pengadilan Negeri Bogor telah memutuskan bahwa IMB GKI Yasmin cacat hukum. Selain itu, pertimbangan mencabut IMB GKI juga didasarkan hasil keputusan rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bogor.

“Jadi dalam hal ini, bukan kami sewenang-wenang. Saya sebagai kepala daerah dalam mengambil kebijakan selalu mempertimbangkan segala hal. Dan tidak diskriminasi atau pilih kasih. Kami memfasilitasi semua pihak, baik muslim maupun nonmuslim,” katanya.

Menurutnya, isi tuntutan dalam putusan MA itu adalah prosedur bukan soal teknis pembangunan. “Amar putusannya berbunyi mencabut pembekuan, karena kami tidak melalui peneguran terlebih dahulu,” katanya.

Ia menjelaskan, IMB dicabut berdasarkan empat pertimbangan. Pertama, adanya resistensi; kedua, pemalsuan tanda tangan yang kasusnya sudah divonis PN Bogor; ketiga, lokasinya di Jalan KHR Abdullah bin M Nuh dan keempat; preventif terjadinya konflik.

Kita juga memberikan solusi, yakni Pemkot siap mengembalikan semua biaya perizinan, membelian tanah dan bangunan. Bahkan, kita juga menyediakan beberapa lokasi alternatif lahan untuk pembangunan GKI,” katanya.

Saat ditanya terkait upaya GKI Yasmin yang terus melakukan upaya hukum atas pembatalan IMB, Diani mengaku siap menghadapinya. “Segenap jajaran Pemkot Bogor siap menghadapinya. Kalau memang ada iktikad baik mari selesaikan dan temui kami,” katanya. (sdk/leo)

 

dari jawapos.com









Politik (37)



















Langganan RSS



Desember, 2017
MSSR KJS
     12
3456789
10111213141516
17 181920212223
24252627282930
31      





223201

Pengunjung hari ini : 14
Total pengunjung : 86944

Hits hari ini : 26
Total Hits : 223201

Pengunjung Online: 1





Apa Browser Favorit Anda?

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera

Lihat Hasil Poling